Ketika 'Tukang Cuci Sayur' Makan Bergizi Gratis Lebih Sejahtera dari Guru di Ruang Kelas

Ketika “Tukang Cuci Sayur” Lebih Sejahtera daripada Guru di Ruang Kelas

Potret Buram Dunia Pendidikan

JAKARTA — Pukul 09.00 pagi, sebuah mobil boks berhenti tepat di depan gerbang Sekolah Dasar Negeri di pinggiran kota. Dua orang petugas berseragam rapi turun dengan sigap. Kotak-kotak katering Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diturunkan dengan tertib. Semuanya tampak profesional, terjadwal, dan pasti—termasuk kepastian upah yang akan mereka terima setiap akhir bulan: sesuai UMK, tanpa penundaan, tanpa potongan.

Hanya beberapa meter dari sana, di balik jendela kelas yang catnya mulai mengelupas, seorang guru honorer menyaksikan pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Dua jam sebelumnya, ia baru saja menyelesaikan pelajaran Matematika. Di dompetnya, tersisa uang receh. Gajinya—sekitar Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan—belum juga cair. Sudah lima bulan. Persis kayak kredit macet.

Ini bukan kisah fiksi. Ini adalah realitas dunia pendidikan kita, paradoks pembangunan Indonesia hari ini: ketika logistik untuk perut diprioritaskan dan dihargai jauh lebih layak daripada logistik untuk akal dan karakter.

MBG: Anak Emas Kebijakan Negara

Sebagai program unggulan Presiden Prabowo, Makan Bergizi Gratis mendapat karpet merah dalam sistem anggaran dan birokrasi. Rantai pasoknya dijaga ketat: dari dapur umum, pencuci sayur, juru masak, hingga sopir distribusi. Semua diperlakukan sebagai elemen strategis pertahanan gizi nasional.

Standar upah mereka disesuaikan dengan harga pasar. Pembayaran dilakukan tepat waktu. Kontrak kerja jelas. Alasannya sederhana dan rasional: jika mereka mogok, program gagal, dan wajah negara tercoreng.

“Digaji harian, tapi kalau dihitung sebulan setara UMK. Lancar. Ini kan program prioritas,” ujar seorang sopir armada MBG.

Tidak ada drama keterlambatan. Tidak ada dalih administrasi.

Guru Honorer: Pahlawan di Lorong Sunyi

Bandingkan dengan nasib guru honorer—mereka yang memikul tanggung jawab intelektual dan moral untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hingga hari ini, ribuan guru honorer masih terjebak dalam labirin birokrasi Dana BOS, honor yang tak pasti, dan narasi “ikhlas mengabdi”.

Ironinya, profesi yang menentukan masa depan nalar bangsa justru dibayar lebih rendah daripada tenaga pendukung logistik yang baru dibentuk kemarin sore.

“Kami diminta sabar dan ikhlas. Tapi sopir katering dibayar profesional. Apakah mengantar ilmu tidak lebih berat daripada mengantar nasi?” keluh seorang guru honorer yang telah mengabdi lebih dari satu dekade tanpa pernah menyentuh separuh UMR.

Eksploitasi Romantisme Pengabdian

Fenomena ini menunjukkan apa yang oleh para sosiolog disebut sebagai eksploitasi romantisme pengabdian. Guru terus-menerus dibingkai sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa”—sebuah gelar mulia yang, ironisnya, sering dijadikan pembenaran untuk upah yang tidak manusiawi. Derogatif kata Rocky Gerung.

Sebaliknya, pekerja MBG dipandang secara transaksional dan profesional: ada kerja, ada harga. Negara membuktikan bahwa ia mampu membayar layak dan tepat waktu jika ada kemauan politik yang kuat.

Dengan kata lain, problem guru honorer bukan semata keterbatasan anggaran, melainkan persoalan prioritas.

Generasi Kenyang, Guru Lapar

Indonesia hari ini sedang menghadapi risiko besar: mencetak generasi yang kenyang secara fisik, namun dibimbing oleh guru-guru yang hidup dalam kecemasan ekonomi dan kelelahan psikologis.

Jika profesi pencuci sayur dan sopir logistik kini lebih menjanjikan secara ekonomi daripada menjadi pendidik, maka pertanyaannya sederhana sekaligus mengerikan: siapa yang akan tersisa untuk menjaga nalar bangsa ini?

Kita tengah membangun raga bangsa dengan gizi terbaik, tetapi secara bersamaan membiarkan jiwanya keropos dengan menelantarkan para pembangun akal dan karakter.

Sejarah selalu mencatat: bangsa tidak runtuh karena kekurangan makanan, tetapi karena kehilangan guru yang dihargai.