Sertifikasi Ketika Guru Berebut Jam Mengajar

Setiap awal tahun pelajaran baru, para guru di sekolah menerima SK pembagian tugas mengajar  yang dike­luarkan kepala sekolah. Isinya antara lain tentang mata pelajaran apa, di kelas berapa, serta berapa jam seorang guru mengajar dalam seminggu di sebuah sekolah.

Dahulu, sebelum adanya program sertifikasi guru, hampir tidak ada masalah dengan pembagian jam meng­ajar guru di sekolah. Para guru mene­rima dengan lapang dada tugas-tugas yang diberikan kepala sekolah kepada mereka. Ketika itu, beban mengajar guru hanya 18 jam seminggu. Mereka yang diberi tugas mengajar lebih dari 18 jam seminggu juga tidak banyak yang membantah. Mereka ikhlas menerima dan melaksanakan tugas. Bahkan, diberi tugas mengajar yang tidak sesuai de­ngan disiplin ilmu yang dimiliki (mismatch) juga diterima dengan lapang dada. Bukan hal yang aneh di masa lalu jika ada guru IPA yang mengajar olah raga, atau guru agama yang mengajar Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.

Demikian juga bagi guru yang jam mengajarnya kurang dari 18 jam se­minggu, mereka juga tidak terlalu mempermasalahkan. Apalagi bagi guru-guru senior yang kenaikan pangkatnya sudah merasa sulit beranjak dari golo­ngan IV/A. Mereka tidak terlalu berse­lera untuk mengajar dalam jumlah jam yang terlalu banyak. Sebab, jumlah jam mengajar mereka tidak lagi banyak membantu untuk kenaikan pangkat mereka. Guru senior justru lebih banyak menyuruh guru-guru muda untuk mengajar dalam jumlah jam yang lebih banyak. Apalagi bagi guru-guru yang memiliki “umega” di samping menjadi guru. Mereka justru lebih senang jam mengajar mereka sedikit.

Tapi kini, sejak program sertifikasi guru dilaksanakan, keadaannya justru berubah drastis. Demi mendapatkan tunjangan satu kali gaji pokok, para guru harus mengajar minimal 24 jam tatap muka dalam seminggu. Di samping itu, mata pelajaran yang diajarkan juga harus sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki. Jika tidak, jam pelajaran tidak akan diakui, tunjangan sertifikasi guru otomatis juga tidak bisa diba­yarkan. Jika terlanjur dibayarkan, para guru harus mengembalikan uang, atau tunjangan sertifikasi tahap berikutnya tidak dibayarkan pemerintah karena dianggap berhutang.

Dengan adanya beban kerja guru sertifikasi minimal harus mengajar 24 jam tatap muka seminggu, maka pere­bu­tan jam mengajarpun menjadi tak terelakkan. Apalagi setiap tahun guru-guru sertifikasi semakin bertambah banyak. Sementara, setiap guru yang telah memiliki sertifikat pendidik merasa berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi. Agaknya tidak ada guru yang rela begitu saja untuk tidak menerima tunjangan sertifikasi guru karena jam mengajarnya tidak cukup  24 jam tatap muka dalam seminggu.

Meski tujuan guru mengajar bukan semata-mata untuk mendapatkan uang, tapi tentu sangat disayangkan jika guru tidak bisa menikmati tunjangan profesi karena jam mengajar mereka tidak cukup. Karena itu, setiap guru sertifikasi berusaha memenuhi beban kerja mere­ka, minimal mengajar 24 jam tatap muka dalam seminggu. Dan karena itu pula guru-guru berebut jam mengajar.

Tapi sayangnya, di saat semakin banyak guru yang membutuhkan jam mengajar untuk memenuhi beban kerja minimal mereka, justru jam mengajar yang tersedia di sekolah semakin berku­rang. Sebab jam pembelajaran di seko­lah tidak boleh lebih dari yang telah ditetapkan dalam struktur kurikulum seperti yang termaktub dalam Permen­diknas nomor 22/ 2006 tentang standar isi. Misalnya saja, jam pembelajaran untuk SMP tidak boleh lebih dari 36 jam seminggu.

Faktor lain yang turut membuat semakin berkurangnya jam pembe­lajaran di sekolah ialah tidak bolehnya sekolah memiliki jumlah rombongan belajar/lokal  melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Misalnya saja, untuk SMP jumlah rombongan belajarnya tidak boleh lebih dari 24 rombel/lokal. Aki­bat­nya, bagi sekolah yang sudah terlan­jur memiliki jumlah rombel lebih dari 24 terpaksa harus mengurangi rombel mereka dengan mengurangi kuota penerimaan siswa baru. Padahal sebe­lum ini sudah cukup banyak sekolah yang memiliki rombel di atas 24. De­ngan terjadinya pengurangan rombel, maka jam mengajar gurupun juga turut berkurang. “Persaingan” berebut jam mengajarpun semakin ketat.

Selain itu, Jumlah guru yang tidak merata juga telah semakin mempersulit guru untuk memenuhi jam wajib meng­ajar minimal 24 jam tatap muka seming­gu. Tidak saja antar daerah, tapi antar sekolah dalam sebuah daerah jumlah guru juga tidak merata. Misalnya saja di sekolah A guru IPA berlebih, guru bahasa Indonesia kurang, tapi di sekolah B justru guru IPA kurang sementara guru bahasa Indonesia berlebih. Akibat­nya para guru menjadi semakin sulit memenuhi jam wajib mengajar mereka minimal 24 jam tatap muka seminggu.  Sebagian guru terpaksa harus mengajar di beberapa sekolah untuk memenuhi beban kerja minimal mereka. Terka­dang harus kejar ke sekolah sana, kejar pula ke sekolah sini.

Lebih parah lagi, informasi keter­sediaan jam mengajar bagi guru di sebuah sekolah hanya diperoleh dari informasi secara lisan, dari mulut ke mulut saja. Bagi guru sertifikasi yang kekurangan jam, terpaksalah mereka bertanya sekaligus meminta jam meng­ajar (kalau ada) ke berbagai sekolah. Terkadang guru harus seperti pengemis pula untuk mendapatkan tambahan jam mengajar ke sekolah lain agar cukup 24 jam seminggu.

Di tengah pesatnya kemajuan tekno­logi informasi dan komunikasi (TIK) seperti saat ini, hal seperti di atas agak cukup ironis terjadi. Jika pemerintah punya kemauan, tentu bukan hal yang sulit untuk menciptakan sistem infor­masi manajemen secara online tentang ketersedian jam mengajar di sebuah sekolah seperti halnya informasi daya tampung siswa setiap sekolah dalam sistem PSB online (seperti yang dilak­sanakan dinas pendidikan kota Padang). Dengan demikian, bagi guru-guru yang kekurangan jam mengajar bisa saja mengakses informasi sekaligus men­daftar secara online di sekolah yang tersedia kelebihan jam mengajar pada mata pelajaran tertentu.

Bahkan, tidak saja untuk peme­nuhan jam mengajar guru untuk kepen­tingan sertifikasi, untuk melakukan pemerataan (redistribusi) guru juga sebenarnya bisa dilakukan pemerintah secara online dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Agaknya “aturan main” yang ada dalam sistem PSB online seperti halnya yang dilakukan dinas pendidikan kota Padang bisa menjadi salah satu contoh “sistem” yang bisa diadopsi.

Meski juga memiliki beberapa kele­mahan, tapi sistem PSB online yang telah dilaksanakan oleh dinas pendi­dikan kota Padang sejak tahun 2007 harus diakui telah memberi banyak manfaat dalam penerimaan siswa baru di kota Padang. Di antaranya setiap calon siswa memiliki hak yang sama (equality) dalam memilih sekolah yang mereka inginkan sehingga terjadi kom­petisi yang sehat dan terbuka dalam memperebutkan sekolah yang diingin­kan. Di samping itu, penerimaan siswa baru juga menjadi sangat transparan, objektif, jujur dan adil, bebas KKN serta tidak ada lagi peluang untuk melakukan “jual beli” bangku sekolah.

Seandainya sistem PSB online seper­ti yang diterapkan dinas pendidikan kota Padang diadopsi untuk melakukan redistribusi guru, maka tentu guru-guru juga bisa menikmati “kemerdekaan” dalam menentukan sekolah tempat mengajar yang mereka inginkan, karena memiliki hak yang sama untuk memilih sekolah. Selain itu, jika dilakukan secara periodik, misalnya 5 tahun sekali, maka dengan redistribusi guru online tentu tidak akan ada lagi “guru abadi” yang mengajar hingga berpuluh-puluh tahun di sebuah sekolah. Dan yang terpenting, jam mengajar guru cukup untuk kepen­tingan sertifikasi. Guru tidak perlu lagi berebut jam mengajar.

Jika perebutan jam mengajar terus dibiarkan terjadi, boleh jadi kehar­monisan sesama guru mata pelajaran akan terusik. Padahal, sesama guru mata pelajaran, seharusnya mereka “sehati”, saling bersinergi, saling mem­buka diri untuk saling melengkapi, serta saling bekerjasama untuk mencer­daskan anak bangsa.Wallahu a’lam bish shawab.

Oleh : Junaidi
Guru SMPN 35 Padang, Alumni Ohio State University, AS

0 Response to "Sertifikasi Ketika Guru Berebut Jam Mengajar"