Spirit transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan sosialisasi pelaporan dana kampanye kepada para petinggi partai politik peserta Pemilu 2014 di Kota Solok, kata Ketua KPU Kota Solok, Budi Santosa, SP, MP.

"Spiritnya itu adalah transparansi dan akutabilitas bahwa ada aturan yang harus dipatuhi oleh partai politik dan para calon anggota legislatifnya," katanya di Kota Solok, Sumatera Barat, Rabu.

Ia mengharapkan setelah para petinggi parpol peserta pemilu di daerah itu mengikuti sosialisasi tentang penyusunan pelaporan dana kampanye, mereka melanjutkan dengan sosialisasi kepada para calegnya.

Kewajiban para caleg melalui parpol masing-masing menyampaikan laporan dana kampanye itu, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

"Kami minta parpol kemudian menyosialisasikan kepada caleg, harapannya caleg mematuhi dengan memberikan laporan itu kepada KPU melalui pengisian berbagai formulir yang telah disiapkan. Ada ketentuan-ketentuan tentang yang dibolehkan dan besaran dana kampanye. Format itu sesuai dengan standar akuntan publik," ucapnya.

Pihaknya membuka kesempatan kepada parpol untuk berkonsultasi terkait dengan teknis pengisian berbagai formulir tentang pelaporan dana kampanye. Batas akhir penyampaian laporan periodik tahap pertama atas dana kampanye itu pada 22 Desember 2013.

"Isinya tentang laporan penerimaan dana kampanye, bisa bersumber dari perseorangan, kelompok masyarakat, badan usaha nonpemerintah. Tidak boleh bersumber dari BUMN, BUMD, dan BUMDes. Ada formulir-formulir khusus berkaitan dengan daftar penerimaan yang harus dilaporkan ke KPU," tuturnya.

Akan tetapi, katanya, setiap partai politik dan caleg juga diminta membuat sendiri pembukuan tentang dana kampanye mereka, baik menyangkut penerimaan maupun pengeluaran.

Ia menjelaskan bahwa KPU perlu mengetahui dengan baik tentang sumber dana dan jumlah dana untuk kampanye parpol dan para caleg.

Berdasarkan ketentuan, jumlah maksimal dana kampanye bersumber dari perseorangan Rp1 miliar, sedangkan dari perusahaan atau kelompok masyarakat Rp7,5 miliar.

"Kelebihan dananya harus disetor ke kas negara. KPU juga perlu memastikan bahwa sumber dana berasal dari kegiatan halal, sesuai hukum negara. Misalnya, dana kampanye harus bukan bersumber dari tindak pidana korupsi, untuk menghindari pencucian uang, bukan bersumber dari pihak asing atau BUMD. Kalau parpol atau caleg melanggarnya maka dana itu harus diseor ke kas negara," katanya.